Perma No.2/2012 dan Implementasi Restorative Justice Dlm Kasus Tipiring Oleh Penyidik

POLRI MERAH PUTIH 150x150 Perma No.2/2012 dan Implementasi Restorative Justice Dlm Kasus Tipiring Oleh PenyidikPerkara pencurian dengan nilai barang relatif kecil yang diproses pidana hingga pengadilan dinilai oleh masyarakat sangat tidak adil jika diancam dengan hukuman hingga 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, perkara-perkara tersebut juga membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi perspektif publik terhadap pengadilan. Penilaian tidak adil oleh masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai masuk dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan pihak mana yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan. Masyarakat hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan. Sehingga pada tahap persidangan, sorotan masyarakat hanya tertuju ke pengadilan, dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Perkara pencurian dengan nilai barang relatif kecil dapat masuk ke pengadilan dikarenakan pada saat ini Penuntut Umum (PU) mendakwa para terdakwa pencurian ringan menggunakan Pasal 362 KUHP dan bukan Pasal 364 KUHP karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP terbatas pada barang atau uang yang nilainya di bawah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini, karena hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,-. Atas dasar pemikiran tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dengan harapan penanganan tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional dan dapat menjangkau rasa keadilan masyarakat.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 mengatur kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian. Kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penipuan ringan), 379 (penggelapan ringan), 384, 407, dan 482 KUHP yakni sebesar Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta. Jumlah maksimum nilai (kerugian) hukuman denda dalam KUHP, kecuali pasal 303 ayat (1), (2), Pasal 303 bis ayat (1), (2), dilipatgandakan (dikalikan) menjadi seribu kali. Perma ini untuk menghindari penerapan pasal pencurian, penipuan biasa terhadap perkara pencurian/penggelapan ringan, sehingga tidak perlu ditahan dan diajukan upaya hukum kasasi dan pemeriksaannya dilakukan dengan acara cepat.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 dibentuk sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi non hukum yang terjadi di luar proses peradilan. Pertama, tudingan masyarakat terkait dengan kinerja pengadilan yang dinilai bersikap tidak adil tanpa pemahaman yang utuh atas criminal justice system. Masyarakat hanya melihat proses persidangan yang mengadili para terdakwa pelaku kejahatan kecil dengan membandingkan terdakwa pelaku korupsi milyaran rupiah.

Kedua, Perma tersebut tidak hanya berbicara mengenai penyesuaian batasan jumlah denda, namun ada itikad baik dari MA untuk memperbaiki proses peradilan. Namun, upaya memperbaiki proses peradilan berdasarkan kewenangan MA hanya dapat diterapkan di lingkungan pengadilan. Perma ini tidak mampu secara hukum menjangkau pihak lain yang berada pada sistem peradilan pidana seperti penyidik maupun PU. Karena secara ilmu perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 secara garis besar peraturan yang dibuat oleh MA masuk dalam lingkup keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengatur (regeling) sehingga tepat bila dibuat dalam bentuk “peraturan”, yang dikenal dengan istilah “Interna Regeling”. Secara substansi, hal yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga hanya mengatur mengenai masalah “penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP” sehingga tidak memberikan penambahan kewenangan pada institusi penegak hukum lainnya. Selain itu, konsekuensi yuridis dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 hanya dibebankan kepada pengadilan (jo. Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012).

Oleh karena itu, agar pelaksanaan Perma tersebut bisa dipahami dan diikuti penyidik, penuntut umum hingga dapat diselesaikan di luar pengadilan. Forum Mahkumjapol yang beranggotakan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Polri berencana menyusun kerangka acuan yang lebih rinci mengenai batasan denda dalam perkara tindak pidana ringan. Kerangka acuan tersebut dibuat dalam bentuk nota kesepakatan bersama (MoU) antara MA, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan Polri, inti MoU tersebut menyangkut penerapan batasan jumlah denda dalam tindak pidana ringan (Tipiring) seperti tertuang Perma No. 02 Tahun 2012. Pembahasan materi MoU juga berkaitan dengan pembatasan perkara dalam tindak pidana anak, kerugian korban di bawah Rp2,5 juta termasuk pembatasan perkara dalam perkara pengguna narkoba, selain perkara Tipiring berikut hukum acaranya. Termasuk tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sehingga penyidik bisa tidak meneruskan perkara tersebut ke persidangan, kalau perkara dianggap masuk klasifikasi Tipiring, perkara anak-anak, perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Diharapkan implementasi Perma No. 02 Tahun 2012 dan (MoU) antara MA, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan Polri menyangkut penerapan batasan jumlah denda dalam tindak pidana ringan (Tipiring) dapat mengimplementasikan restorative justice dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut.

 Perma No.2/2012 dan Implementasi Restorative Justice Dlm Kasus Tipiring Oleh Penyidik

Informasi yang ada di website saya tidak ditujukan sebagai suatu nasehat hukum. Saya tidak bertanggung jawab apabila anda menggunakan informasi yang berasal dari website saya untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain tanpa konsultasi dengan penasehat hukum (advokat). Setiap saran, opini dan masukan yang saya tulis adalah murni Pendapat Pribadi. Tidak mencerminkan pendapat resmi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

facebook Perma No.2/2012 dan Implementasi Restorative Justice Dlm Kasus Tipiring Oleh Penyidik twitter Perma No.2/2012 dan Implementasi Restorative Justice Dlm Kasus Tipiring Oleh Penyidik linkedin Perma No.2/2012 dan Implementasi Restorative Justice Dlm Kasus Tipiring Oleh Penyidik google plus Perma No.2/2012 dan Implementasi Restorative Justice Dlm Kasus Tipiring Oleh Penyidik flickr Perma No.2/2012 dan Implementasi Restorative Justice Dlm Kasus Tipiring Oleh Penyidik kaskus Perma No.2/2012 dan Implementasi Restorative Justice Dlm Kasus Tipiring Oleh Penyidik 


(2729 kali dibaca)

6 Responses to “Perma No.2/2012 dan Implementasi Restorative Justice Dlm Kasus Tipiring Oleh Penyidik”

  1. symar says:

    Perkembngan permaslahan di masy smkin kompleks,smg dg Perma No 2/2012, bs membantu pemahaman masy dan CJS dlm proses Penegakan hukum di Indonesia. Gud artikel….

  2. abdillah rifai says:

    siap bang,,terima kasih sudah membaca dan komen artikel saya,,hehe,,diharapkan juga Perma ini bisa menjadi acuan penyidik Polri dalam menangani kasus-kasus kecil yang sempat membuat heboh,,seperti pencuian sendal jepit,,karena kasus-kasus tersebut bisa dijadikan bahan media untuk menggiring opini masyarakat bahwa penyidik tidak mendahulukan keadilan di masyarakat,,sampai-sampai dibuat posko pengumpulan sendal jepit untuk Kapolri sebagai aksi protes

  3. Catur - Res Bogor Kota says:

    Terima kasih, sebelum nya atas tulisannya yang cukup memberikan informasi dan pemahaman.
    Restorasi hukum pidana khususnya thdp kasus tindak pidana ringan atau tindak pidana yang nilai kerugiannya kecil memang selayaknya dapat diterapkan namun payung hukum bagi kita sebagai penegak hukum juga harus jelas dan tidak saling bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang masih berlaku. Adanya Restorasi Hukum yang lebih mengarah kepada ADR selayaknya agar tidak menyalahi aturan. Diselenggarakan atau dimediasikan sebelum pengaduan tersebut dituangkan ke dalam Laporan Polisi dengan melibat berbagai pihak (Manfaat Polmas). Sehingga tidak bertabrakan dengan ketentuan yang telah ada dan mengatur pidana apa saja yang menurut hukum dibenarkan dapat dihentikan murni. (Pertimbangan SP3).
    Mudah mudahan Wakil rakyat yakni DPR dapat menyingkapi hal dengan cepat tepat dan benar sehingga tidak meimbulkan multi tafsir.

  4. abdillah rifai says:

    Mohon izin,,memang benar seperti yang bapak katakan bahwa “payung hukum bagi kita sebagai penegak hukum juga harus jelas dan tidak saling bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang masih berlaku”. Oleh karena itu, nota kesepakatan bersama (MoU) antara MA, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan Polri, dapat dijadikan payung hukum dalam penerapan batasan jumlah denda dalam tindak pidana ringan (Tipiring) seperti tertuang Perma No. 02 Tahun 2012.

    Jika berdasarkan ilmu perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011,,Peraturan Mahkamah Agung atau Perma hanya sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengatur (regeling) sehingga tepat bila dibuat dalam bentuk “peraturan”, yang dikenal dengan istilah “Interna Regeling”.

    Tidak dirubahnya nilai kerugian dan denda dalam KUHAP yang dirumuskan pada tahun 1960, murni kesalahan DPR sebagai legislator (pembuat Undang-Undang) yang tidak merubahnya, padahal sekarang sudah ada inflasi sekitar 10 ribu kali. Patokannya waktu itu harga emas satu gram sekitar Rp59 sekarang sudah Rp509 ribu, sudah sangat jauh perbedaannya.

    Oleh karena itu, Perma No 2 Tahun 2012 menjadi terobosan hukum tanpa mengeyampingkan KUHAP, tetapi mengatur penafsiran nilai uang denda atau nilai kerugian pada Tipiring dalam KUHP. Untuk itu, seluruh besaran rupiah dalam KUHP, kecuali Pasal 303 dan 303 disesuaikan dengan mengalikannya sebanyak 10.000 kali lipat menjadi 2,5 juta, Nilai dalam KUHAP sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini, karena hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,-sehingga nantinya perkara sandal jepit, pencurian kakao tidak perlu lagi ditahan.

  5. bambang rubianto says:

    tolong pak kirimin draft MOU nya, biar diperbanyak di satker kami

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

[+] kaskus emoticons nartzco