Sadar Hukum, Bukan Sekedar Taat

LAW 150x142 Sadar Hukum, Bukan Sekedar TaatNegara Indonesia adalah negara hukum, segala bentuk perbuatan yang mencakup elemen negara, mulai dari pemerintah, aparat hukum dan masyarakat diatur secara formal di dalam peraturan perundang-undangan. Di UUD NRI 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia harus sadar dan tunduk pada hukum yang ada. Namun pada kenyataannya saat ini, muncul banyak fenomena di kehidupan masyarakat yang dirasa kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap hukum. Sehingga banyak sekali masyarakat yang tidak sadar hukum. Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat inilah yang perlu dibenahi agar terbentuk budaya sadar hukum di masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sadar hukum adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Sebagai Warga Negara, kita diwajibkan untuk melek hukum dengan mengetahui setiap Peraturan Perundang-Undangan yang ada, sebagaimana yang selalu tercantum di dalam setiap Ketentuan Penutup suatu Peraturan Perundang-Undangan; “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.

Indikator sadar hukum pada masyarakat menurut Kutschinsky (dalam Soerjono Soekanto dan Soleman, 1983 : 348) yaitu :

  1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum ( law awareness );
  2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum ( law acquaintance );
  3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum ( legal attitude ) dan
  4. Pola perilaku hukum ( legal behavior ).

Pada kehidupan sehari-hari masyarakat pada saat ini, paradigma terhadap hukum, cenderung hanya taat pada hukum. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Seharusnya masyarakat tidak hanya sekedar taat pada hukum tetapi juga sadar hukum, karena ciri dari ketaatan adalah cenderung mencari celah untuk melanggar peraturan, yang selalu dipikirkan hanyalah sanksi. Mereka hanya taat pada hukum agar tidak terkena sangsi.  Apabila tidak melaksanakan ini apa sanksinya?. Sedangkan yang dibutuhkan bangsa ini adalah budaya sadar hukum, kesadaran adalah usaha menerapkan nilai-nilai prinsip hukum tanpa melihat adanya sanksi. Contohnya, mereka yang hanya taat terhadap peraturan lalu lintas akan cenderung tidak menggunakan helm ketika tidak ada petugas. Tetapi bagi mereka yang sadar akan hukum terkait prinsip keselamatan diri, akan menggunakan helm walaupun tidak ada petugas.

Membangun kesadaran hukum dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari persoalan legal gap yaitu berkaitan dengan antara das sollen (hukum yang diharapkan) dengan das sains (hukum dalam kenyataan). Legal gap  ini dipengaruhi oleh cultural lags yaitu terjadinya perubahan pada masyarakat dalam hal ekonomi, moral, dan nilai-nilai kultural lain. Perkembangan industrialisasi telah mempengaruhi cultural lags yang memunculkan konsep bekerjanya hukum berdasarkan law as a tools of social engineering yaitu hukum dijadikan sarana untuk melakukan perubahan sosial. Tetapi perubahan sosial tersebut tidak diimbangi oleh aspek moral dan tradisi masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai dampak.

Untuk mengatasi masalah cultural lags tersebut, maka dilakukan kegiatan sosialisasi hukum. Kegiatan sosialisasi selain bertujuan membangkitkan kesadaran akan kewajiban masyarakat yang bertumpu pada kewenangan para penegak hukum yang mengemban kekuasaan, juga membangkitkan kesadaran akan hak-hak masyarakat yang dijamin oleh hukum. Adanya website ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi hukum kepada masyarakat khususnya dalam hal peraturan di lingkungan Polri yang bertujuan membuat masyarakat menjadi melek hukum dan dapat membangun kesadaran hukum, sehingga amanat konstitusi Negara Indonesia adalah negara hukum dapat terwujud.

 Sadar Hukum, Bukan Sekedar Taat

Informasi yang ada di website saya tidak ditujukan sebagai suatu nasehat hukum. Saya tidak bertanggung jawab apabila anda menggunakan informasi yang berasal dari website saya untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain tanpa konsultasi dengan penasehat hukum (advokat). Setiap saran, opini dan masukan yang saya tulis adalah murni Pendapat Pribadi. Tidak mencerminkan pendapat resmi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

facebook Sadar Hukum, Bukan Sekedar Taat twitter Sadar Hukum, Bukan Sekedar Taat linkedin Sadar Hukum, Bukan Sekedar Taat google plus Sadar Hukum, Bukan Sekedar Taat flickr Sadar Hukum, Bukan Sekedar Taat kaskus Sadar Hukum, Bukan Sekedar Taat 


(716 kali dibaca)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

[+] kaskus emoticons nartzco